PEKANBARU, (MediaTransNews) - Janji Kementerian PU muluk: jalan nasional tanpa lubang, konektivitas lancar, biaya logistik turun. Realita di Riau? Berbanding terbalik. Di lapangan, jalan nasional justru jadi kubangan proyek abadi.

Sorotan tajam mengarah ke Balai Pelaksana Jalan Nasional (BP2JN) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Wilayah Riau yang dipimpin Yohanis Tulak Todingrara. Di bawahnya, ada Satker 1 dan Satker 2 yang mengelola ratusan miliar APBN.

Salah satu yang paling disorot: Preservasi Jalan Muara Lembu, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau - Batas Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ruas vital penghubung dua provinsi ini, dalam 3 tahun terakhir saja, sudah menelan APBN lebih dari Rp 107 Miliar. Namun hasilnya? Jalan masih berlubang, bergelombang, retak, bahkan longsor sampai badan jalan.

FAKTA ANGGARAN FANTASTIS:

1. Tahun Anggaran 2022-2023: Rp 71.511.229.000,-
Kontraktor: PT Putra Hari Mandiri
Konsultan Supervisi: PT Virama Karya KSO
PPK 2.1: Ahmad Rivin Damanik

2. Tahun Anggaran 2024: Rp 21.664.936.000,-
Kontraktor: PT Donny Putra Mandiri
Konsultan Supervisi: PT Diantama Rekanusa (KSO), PT Cipta Strada, PT Bintang Agung Konsultan
Waktu Pelaksanaan: 330 Hari

3. Tahun Anggaran 2025: Rp 13.959.857.000,-
Kontraktor: PT Donny Putra Mandiri
Konsultan Supervisi: PT Diantama Rekanusa (KSO), PT Cipta Strada
Waktu Pelaksanaan: 283 Hari

Total: Rp 107.136.022.000,- hanya untuk satu ruas yang sama, dengan kontraktor yang itu-itu saja.

Ironisnya, pantauan Tim LSM IPPH pada akhir Desember 2025, saat tutup buku anggaran, menemukan fakta mencengangkan: banyak titik belum dipreservasi, yang ditambal sulam diduga dikerjakan tipis dan asal jadi, sehingga cepat rusak kembali.

Kerusakan yang ditemukan bukan kaleng-kaleng:
- Bleeding / kegemukan aspal
- Block cracking / retak kotak-kotak
- Bums and sags / jalan cekung
- Edge cracking / retak samping
- Shoving / jalan sungkur dan corrugation alias jalan keriting

"Jalan nasional untuk rakyat harusnya berkualitas bagus. Sangat miris, APBN untuk Riau tidak maksimal, baik Satker 1 maupun Satker 2. Di Kuansing batas Sijunjung sampai Pekanbaru batas Sumut, banyak yang berlubang dan bergelombang. Secara teknis ini jelas dikerjakan asal jadi tanpa memperhatikan mutu," tegas Rony BT, Ketum DPP LSM IPPH yang sejak 1999 mengikuti proyek APBN/APBD, Kamis, (22/10/2026) di Pekanbaru.

Rony menjelaskan, preservasi seharusnya meliputi pencegahan, perawatan rutin, dan perbaikan profesional. Namun diduga tidak dilakukan sesuai spesifikasi.

Yang lebih parah, saat dikonfirmasi berkali-kali, Kepala BP2JN Riau Yohanis Tulak Todingrara dan PPK 2.1 Ahmad Rivin Damanik memilih bungkam. Pesan WhatsApp dan surat resmi dari LSM IPPH dan media tidak digubris.

"Kami minta Menteri PU dan Dirjen Bina Marga segera evaluasi BP2JN Riau dan jajarannya. Jangan sampai jalan di Riau tambah parah karena ulah oknum pejabat yang tidak becus," pinta Rony.

Tak main-main, LSM IPPH mengaku akan membawa persoalan ini ke KPK.

"Kalau lapor ke APH di Riau ini tak pernah ditindaklanjuti. Sekali ketemu terlapor lalu mandet. Kalau ke KPK walau lambat prosesnya tapi pasti ada wujudnya. Dalam waktu dekat kita buat laporan resmi," pungkas Rony.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BP2JN Riau belum memberikan klarifikasi. (Rls/Tim) ***